KARAWANG– Pekerjaan Normalisasi di wilayah Kecamatan tempuran diduga curi start dan tidak memasang papan nama proyek seharusnya setelah pekerjaan dimulai terlebih dahulu harus memasang papan nama inpormasi agar diketahui oleh publik dimana sumberanggaran tersebut agar menjadi jelas
Pihak Kabid SDA PUPR Karawang, seharusnya tegaskan kepada pihak pelaksana agar jangan tersangka buruk dimata public , hingga berita ini dipublikasikan belum dapat memberikan keterangan apa apa terkait Pekerjaan yang diduga curi start dan sudah menabrak undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP).
*Gambar kegiatan normalisasi*.
Ketua Korwil IV, Ormas Gerakan Siliwangi Indonesia (Gsi ) .Sakim menyampaikan apresiasi adanya pekerjaan normalisasi yang sedang dilaksanakan di kecamatan tempuran . Namun, sangat disayangkan dalam pelaksanaan Pekerjaan dinas tersebut tidak transparan.
“Pasalnya, semua kegiatan yang memakai anggaran uang negara harus transparan, berapa anggaran nya yang di gunakan, volume pekerjaan berapa ?, pelaksananya siapa ? , itu harus jelas.
Kami sangat menyayangkan sekali kepada pihak Dinas PUPR Karawang yang tidak transparan dan tidak bisa menegur pihak pelaksana yang tidak memasang papan informasi dilokasi,” cetus Sakim pada media online, kabarlidikindonesia.com.
Menurutnya, peraturan kegiatan pekerjaan yang urgent itu yang bagaimana. Apakah semua pembangunan di Kabupaten Karawang harus di demo dulu baru jadi pekerjaan prioritas.
Pejabat pembuat kebijakah harus teliti karena itu uang negara yang harus di pertanggung jawabkan. Apakah nanti kalau terseret ada dugaan korupsi akan membekap, administrasi pertanggung jawaban tidak begitu,” jelasnya..
Lanjut ia,walaupun itu desakan masyarakat, tapi ada juklak juknisnya. Yang jadi sorotan kami, kenapa tidak transparan.
“Papan informasi proyek di lokasi kegiatan saja tidak ada. Terus, berapa volume atau trek yang di kerjakan dan kami sebagai kontrol sosial perlu itu tahu,” tandasnya
Reporter : Sakim.
